Perpuskaan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (14/9), mendapat kunjungan pengelola perpustakaan desa dan kelurahan se-Sulteng.

Sebanyak 56 orang rombongan tersebut meninjau dari dekat perpustakaan Biro Hukum Setda Prov. Sulteng, karena perpustakaan tersebut menjadi literatur dari seluruh perpustakaan di Sulteng.

JAKARTA. Rakyat miskin kembali mendapat "hadiah" undang-undang baru dari DPR, yakni UU Bantuan Hukum. UU ini memberi jaminan kepada orang atau kelompok orang miskin untuk memperoleh bantuan hukum ketika berhadapan dengan masalah hukum. Bantuan itu mencakup perdata, pidana, sampai tata usaha negara. Baik yang sifatnya litigasi, maupun nonlitigasi.

Palu- Sebanyak 67 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota di Sulteng, dibatalkan dan dicabut  oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Selain karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sebagian Perda dicabut karena disusun dan ditetapkan tanpa melalui prosedur.Gubernur Sulteng, Longki Djanggola menyatakan, puluhan Perda yang dicabut tersebut sebagian besar merupakan Perda yang mengatur tentang pungutan pajak dan retribusi. Sebagian Perda tersebut juga dinilai menghambat investasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah.